Undang-Undang Hak Cipta Pada Program Komputer

Undang-Undang Hak Cipta Pada Program Komputer

Nama Kelompok :

Ade Irma 

Fitri Febria

Husniah Atifah Rahmah

Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

Program komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program adalah diakui sebagai suatu Karya Cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa dan karsanya. Hal inilah yan dilindungi oleh hukum. Obyek perlindungan sebuah rogram komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk mengatur microprocessoragar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan di dalam instruksi inilah terlihat ekspresi dari si pembuat program atau pencipta.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undanga yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak eksklusif di sini adalah bahwa tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk mengumumkan, memperbanyak atau menyewakan ciptaannya tanpa izin dari penciptanya. Sedangkan pencipta yang dimaksud dalam pasal ini adalah :

(1) Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecepatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi,

(2) Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut,

(3) Orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan; Badan Hukum sebagaimana dalam pasal 6-9 Undang-undang Hak Cipta.

Di dalam pengertian Hak Cipta terdapat dua unsur yang penting sebagai hak-hak yang dimiliki si pencipta, yaitu :

1. Hak ekonomis (economic rights). Hak ekonomis adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Undang-undang Hak Cipta Indonesia memberi hak ekonomis kepada pencipta, antara lain; hak untuk memperbanyak, hak untuk adaptasi, hak untuk distribusi, hak untuk pertunjukan, hak untuk display.

2. Hak moral (moral rights). Hak moral adalah hak khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan daripenciptanya. Hak moral ini adalah hak pencipta atau ahli warisnya, untuk menuntut kepada Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan pada Ciptaannya; Memberi persetujuan dalam perubahan hak Ciptaannya; Memberi persetujuan terhadap perubahan atau nama samaran pencipta; Menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaannya.

Hak cipta memberikan jangka waktu perlindungan terhadap hasil karya atau ciptaan pencipta tersebut selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia. Kecuali untuk program komputer, sinematografi, fotografi, database dan hasil pengalihwujudan berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional di bidang Hak Cipta, yaitu : Berne Convention tanggal 7 Mei 1997 dengan Keppres No. 18/1997 dan dinotifikasikan ke WIPO pada tanggal 5 September 1997. Berne Convention tersebut mulai berlaku efektif di Indonesia tanggal 5 September 1997. Dengan berlakunyaa Berne Convention berarti sebagai konsekuensinya Indonesia harus melindungi ciptaan dari seluruh anggota Berne Convention.

Tiga tahap esensial dalam hal perlindungan terhadap perangkat lunak, yaitu :

- Perlindungan terhadap algoritma pemrograman.

- Perlindungan Paten atau Hak Cipta terhadap Program Komputer.

- Perlindungan terhadap kode obyek program (object code).

Sehubungan dengan hal itu, WIPO juga telah mengidentifikasikan bahwa bahan-bahan yang termasuk dalam software komputer adalah :

- Materi-materi pendukung (flowchart,deskripsi tertulis program).

- Dokumentasi tentang bagaimana menggunakan program (user’s guide).

- Untaian perintah (listing program) itu sendiri.

- Tampilan look and field dari program tersebut.

Perlindungan terhadap program komputer yang berada di bawah hukum hak cipta sejalan dengan diratifikasinya TRIPs-WTO dan implementasinya dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, misalnya terkait dengan program komputer seperti Linux yang saat ini tidak lagi hanya merupakan sebuah operating system tetapi sudah merupakan sumber kekuatan penuh bagi para pengguna komputer. Dengan menggunakan life CD cooperative linux (CoLinux)pengguna dapat menggunakan sebuah distro Linux di atas operating sistem lain seperti Windows bagaikan sebuah proses yang diproteksi oleh Windows itu sendiri. Edisi CoLinux versi 0.6.0 yang dipublikasikan oleh penciptanya pada bulan Maret 2004, distro-distro yang dapat bekerja dengan CoLinux adalah Fedora, Gentoo dan Debian dapat di-download secara bebas dan cuma-cuma dihttp://www.colinux.org.

Saat ini disamping terdapat software-software open source yang dapat dimiliki secara gratis, kini berkembang pula software bebas yang dikenal denganfreeware yang disediakan oleh beberapa kategori software secara gratis yang kualitasnya setara dengan software sejenis. Dan saat ini tersedia pula berbagaifreeware yang dapat diperoleh secara gratis. 

Bagian Pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk

mengumumkan atau memperbanyak

Ciptaannya, yang timbul secara otomatis

setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa

mengurangi pembatasan menurut peraturan

perundang¬undangan yang berlaku.

(2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta

atas karya sinematografi dan Program

Komputer memiliki hak untuk memberikan izin

atau melarang orang lain yang tanpa

persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut

untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Bagian Keempat

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang

dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra, yang

mencakup:

a. buku, Program Komputer, pamflet,

perwajahan (lay out) karya tulis yang

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain

yang sejenis dengan itu;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan

pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu

atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama atau drama musikal, tari,

koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni

lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni

pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

g. arsitektur;

h peta

i. seni batik;

j. photografi

k. sinematografi

l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga

rampai, database, dan karya lain dari hasil

pengaliwujudan.

Bagian Kelima

Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak

Cipta:

a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan

lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut

sifatnya yang asli;

b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala

sesuatu yang diumumkan dan/atau

diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah,

kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan

dilindungi, baik dengan peraturan

perundang-undangan maupun dengan

pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau

ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau

diperbanyak; atau

c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya

maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga

Penyiaran, dan surat kabar atau sumber

sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya

harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus

disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap

sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk

kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan

tidak merugikan kepentingan yang wajar dari

Pencipta;

b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik

seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan

pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik

seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan

pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak

dipungut bayaran dengan ketentuan tidak

merugikan kepentingan yang wajar dari

Pencipta.

d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf

braille guna keperluan para tunanetra,

kecuali jika Perbanyakan itu bersifat

komersial;

e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program

Komputer, secara terbatas dengan cara atau

alat apa pun atau proses yang serupa oleh

perpustakaan umum, lembaga ilmu

pengetahuan atau pendidikan, dan pusat

dokumentasi yang nonkomersial semata-mata

untuk keperluan aktivitasnya;

f. perubahan yang dilakukan berdasarkan

pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya

arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

g. pembuatan salinan cadangan suatu

Program Komputer oleh pemilik Program

Komputer yang dilakukan semata-mata untuk

digunakan sendiri.

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu

pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan

pengembangan, terhadap Ciptaan dalam

bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri

setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak

Cipta dapat:

a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk

melaksanakan sendiri penerjemahan dan/

atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah

Negara Republik Indonesia dalam waktu yang

ditentukan;

b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang

bersangkutan untuk memberikan izin kepada

pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau

memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah

Negara Republik Indonesia dalam waktu yang

ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta

yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri

atau melaksanakan sendiri kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. menunjuk pihak lain untuk melakukan

penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan

tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam huruf b.

(2) Kewajiban untuk menerjemahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3

(tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di

bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama

karya tersebut belum pernah diterjemahkan

ke dalam bahasa Indonesia.

(3) Kewajiban untuk memperbanyak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:

a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di

bidang matematika dan ilmu pengetahuan

alam dan buku itu belum pernah diperbanyak

di wilayah Negara Republik Indonesia

b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku

di bidang ilmu sosial dan buku itu belum

pernah diperbanyak di wilayah Negara

Republik Indonesia;

c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku

di bidang seni dan sastra dan buku itu belum

pernah diperbanyak di wilayah Negara

Republik Indonesia

(4) Penerjemahan atau Perbanyakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat digunakan untuk pemakaian di dalam

wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak

untuk diekspor ke wilayah Negara lain.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c

disertai pemberian imbalan yang besarnya

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan

Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau

memperbanyak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Presiden.

Bagian Kedelapan

Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol

teknologi sebagai pengaman hak Pencipta

tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau

dibuat tidak berfungsi

.

Pasal 28

(1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan

sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya

di bidang cakram optik (optical disc), wajib

memenuhi semua peraturan perizinan dan

persyaratan produksi yang ditetapkan oleh

instansi yang berwenang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana

produksi berteknologi tinggi yang memproduksi

cakram optik sebagaimana diatur pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB III

MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis

lain;

b. drama atau drama musikal, tari,

koreografi;

c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis,

seni pahat, dan seni patung;

d. seni batik;

e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; f.

arsitektur;

g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan

sejenis lain;

h. alat peraga;

i. peta;

j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga

rampai berlaku selama hidup Pencipta dan

terus berlangsung hingga50 (lima puluh)

tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua)

orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama

hidup Pencipta yang meninggal dunia paling

akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh)

tahun sesudahnya.

Pasal 30

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

a. Program Komputer;

b. sinematografi;

c. fotografi;

d. database; dan

e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku

selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama

kali diumumkan

(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis

yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima

puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal

ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau

dipegang oleh suatu badan hukum berlaku

selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama

kali diumumkan.

BAB V LISENSI

Pasal 45

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan

Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat

perjanjian lisensi untuk melaksanakan

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

semua perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka

waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan

perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban

pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta

oleh penerima Lisensi.

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan

kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima

Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan

kedua belah pihak dengan berpedoman kepada

kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak

Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau

memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk

melaksanakan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat

ketentuan yang dapat menimbulkan akibat

yang merugikan perekonomian Indonesia atau

memuat ketentuan yang mengakibatkan

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum

terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi

wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.

(3) Direktorat Jenderal wajib menolak

pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai

pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan

Keputusan Presiden.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa

hak melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal

49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan

pidana penjara masing-masing paling singkat

1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan,

memamerkan, mengedarkan, atau menjual

kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil

pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa

hak memperbanyak penggunaan untuk

kepentingan komersial suatu Program

Komputer dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar

Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar

Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama

2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa

hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55

dipidana dengan pidana penjara paling lama

2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah).

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa

hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa

hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar

Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar

lima ratus juta rupiah).